Terakhir Diperbarui: 28 Desember 2025

Selamat datang di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat. Dengan mengakses dan menggunakan situs ini, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan berikut:

1. Definisi dan Layanan

JDIH Provinsi Jawa Barat adalah platform yang dikelola oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan akses publik terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan informasi hukum terkait lainnya secara gratis.

2. Hak Kekayaan Intelektual

• Seluruh konten dalam situs ini, termasuk namun tidak terbatas pada teks, grafik, logo, ikon, dan dokumen hukum, adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemegang lisensi yang sah.

• Logo JDIH dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin tertulis resmi dari Biro Hukum dan HAM Jawa Barat.

3. Batasan Tanggung Jawab (Disclaimer)

• Meskipun kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir, dokumen hukum yang tersedia di situs ini bersifat informatif.

• Salinan dokumen fisik resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menjadi rujukan utama yang sah jika terjadi perbedaan atau sengketa hukum.

• Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau dampak hukum yang timbul akibat kesalahan penafsiran atau penggunaan informasi dari situs ini oleh pengguna.

4. Kebijakan Penggunaan

Pengguna dilarang untuk:

• Melakukan tindakan yang dapat merusak, melumpuhkan, atau membebani infrastruktur server JDIH Jawa Barat.

• Menggunakan perangkat otomatis seperti bot, spider, atau scraper untuk mengambil data secara massal tanpa izin resmi.

• Menggunakan informasi dari situs ini untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya.

5. Keamanan Data dan Privasi

Penggunaan data dalam situs ini diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Privasi kami. Situs ini tidak mengumpulkan data pribadi pengguna kecuali jika secara sukarela diberikan melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia.

6. Perubahan Layanan

Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat berhak untuk mengubah, memperbarui, atau menghentikan bagian apa pun dari layanan situs ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

7. Hukum yang Berlaku

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.